SEBATIK – Dewan perwakilan rakyat daerah memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mendorong pembangunan daerah. Namun, ketika seorang anggota dewan tidak memberikan sumbangsih yang nyata, kepercayaan masyarakat dapat menurun, 8/6/2026.
Kurangnya keterlibatan dalam menyerap aspirasi warga, minimnya pengawasan terhadap program pemerintah, serta tidak adanya gagasan atau kebijakan yang bermanfaat bagi daerah dapat menghambat kemajuan pembangunan.
Oleh karena itu, anggota dewan dituntut untuk bekerja secara aktif, transparan, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang telah memberikan mandat kepadanya.
Ketua umum IPMS (muh.irsal) dalam wawancaranya menegaskan bahwa ada kegiatan yang kemudian tidak sesuai aturan, dalam hal ini pengeksporan kelapa sawit didaerah perbatasan (malaysia) yang tidak memiiliki izin yang jelas, menurutnya ini adalah kesalahan yang sangat fatal terlebih lagi terjadi di daerah perbatasan khususnya (Sebatik).
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat mempertanyakan di mana peran pengawasan para pemangku kebijakan. Mengapa isu yang menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan daerah tidak mendapatkan pengawalan yang serius? Mengapa praktik yang berpotensi merugikan daerah dibiarkan berlangsung tanpa adanya langkah konkret untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku?
Efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pengepul dan tengkulak yang diduga mengirim sawit ke malaysia tanpa izin atau tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan hukum, potensi kehilangan pendapatan daerah, dan ketidakadilan bagi petani yang mengikuti aturan.
Maka dari itu kami mendesak anggota dewan sebatik menyampaikan sikap resmi mengenai persoalan tersebut, segera membentuk tim pengawasan atau panitia khusus (pansus), publikasikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kepada masyarakat agar transparansi, segera panggil dan periksa pelaku usaha sawit yang melakukan ekspor ke malaysia tanpa ada izin ke dinas yang terkait, Mendesak Bea Cukai untuk Mengawasi lalu lintas barang keluar atau expor ke wilayah malaysia secara ilegal. Libatkan polri dan menteri perhubungan untuk mengawal dan mengatur perizinan tata niaga expor komoditas khususnya produk sawit, tegakkan aturan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Ucapnya ketua ipms-makassar (muh.irsal). (Adv)
