NUNUKAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di Kantor DPRD Nunukan, Rabu (6/5/2026), dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan dan kenaikan upah bagi para buruh di Kabupaten Nunukan.
Aksi yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Nunukan tersebut diikuti oleh mahasiswa bersama elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pekerja yang dinilai belum mendapatkan perhatian optimal, khususnya terkait kebijakan pengupahan dan perlindungan tenaga kerja.
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi, Firman, menyampaikan bahwa hingga saat ini berbagai kebijakan perusahaan, baik dari sektor BUMN, BUMD, maupun swasta, belum mampu menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi para buruh.
“Kami melihat banyak perusahaan, baik BUMN, BUMD, maupun swasta, tetapi belum ada kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan buruh,” ujarnya.
Menurutnya, buruh memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah sehingga kesejahteraan mereka seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan pihak perusahaan.
Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Nunukan, Gat Khaleb, bersama sejumlah anggota dewan lainnya, menemui langsung massa aksi untuk menyerap aspirasi yang disampaikan.
Dalam penjelasannya, Gat Khaleb menyebut bahwa penetapan upah minimum tidak sepenuhnya menjadi kewenangan daerah, melainkan mengikuti regulasi dan formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
“Perlu dijelaskan bahwa soal upah ini bukan hanya kebijakan daerah semata, tetapi ada rumus dan ketentuan dari Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan upah minimum provinsi maupun kabupaten,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk memperjuangkan aspirasi para pekerja melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pihak perusahaan.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat dari Polres Nunukan dan Satpol PP Kabupaten Nunukan guna memastikan keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu kesejahteraan buruh dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari komitmen mereka dalam memperjuangkan keadilan sosial. (Adv)
