JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus melangkah teguh memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah di hadapan pemerintah pusat. Setelah sebelumnya melaksanakan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, perjuangan dilanjutkan melalui pertemuan resmi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (08/08/2026).
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST. Turut hadir mendampingi rombongan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Utara.
Dua pokok perjuangan utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan sekaligus dorongan agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dapat direalisasikan secara utuh dan tepat waktu, mengingat hingga saat ini alokasi tersebut belum diterima sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
DPRD Kaltara menegaskan bahwa kepastian dukungan pendanaan dari pemerintah pusat merupakan hal yang sangat krusial. Dukungan tersebut dibutuhkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan perbatasan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menjamin keberlangsungan berbagai program strategis daerah yang menyentuh langsung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen teguh lembaga legislatif daerah untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Utara di hadapan pemerintah pusat, demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Adv)
