NUNUKAN — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Ir. Arpiah, S.T., M.I.Kom., meminta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru saja mengucapkan sumpah janji untuk menjadikan jabatan sebagai amanah guna memperjuangkan kebutuhan masyarakat, bukan mencari keuntungan pribadi, serta berperan aktif sebagai jembatan penghubung warga dan pemerintah desa.
Acara peresmian serta pengucapan sumpah janji anggota BPD berlangsung pada Senin, 2 November 2026, di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Ir. Arpiah, S.T., M.I.Kom., hadir langsung memimpin dan menyaksikan pelantikan para anggota BPD yang berasal dari tujuh kecamatan, meliputi Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Barat, hingga Seimanggaris.
Dalam sambutannya, Arpiah menegaskan momen pengucapan sumpah janji bukan sekadar seremonial, melainkan titik awal tanggung jawab besar sebagai wakil masyarakat desa.
“Jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah yang harus digunakan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi,” tegas Arpiah.
Ia mengingatkan, setiap anggota BPD wajib menjalankan tugas dan kewenangan secara jujur, bertanggung jawab, serta mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga di desa masing-masing. Pengucapan sumpah menjadi pengikat komitmen agar seluruh kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari aturan maupun kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Arpiah berharap para anggota BPD mampu menjadi jembatan yang kokoh antara masyarakat dan pemerintah desa. Segala aspirasi, masukan, keluhan, maupun kebutuhan mendesak warga harus disampaikan, didengarkan, dan diperjuangkan agar menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan pemerintahan desa yang tepat sasaran.
Anggota BPD juga diminta bekerja secara terbuka, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau perorangan, serta memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat desa.
“Dengan demikian, keberadaan BPD diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” pungkas Arpiah. (Adv)
