NUNUKAN – Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, menyampaikan sejumlah masukan strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan Pulau Nunukan yang digelar di Kabupaten Nunukan, Jumat (13/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Nunukan, anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, Musrenbang wilayah untuk Nunukan Induk dan Nunukan Selatan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah.
Di sektor pertanian, Andi Fajrul menekankan pentingnya program Jalan Usaha Tani (JUT) agar benar-benar menjangkau hingga ke area persawahan.
“Program JUT harus menyentuh sampai ke sawah, supaya petani lebih mudah mengangkut pupuk maupun hasil panen,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan bagi Brigade Pangan.
Menurutnya, penguatan Brigade Pangan akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kalau Brigade Pangan kita support dengan baik, dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Pada sektor perikanan, Komisi II DPRD Nunukan menyoroti perlunya pembaruan zonasi ruang laut.
Ia menilai saat ini terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut antara pembudidaya, nelayan tangkap, dan jalur pelayaran.
“Kita sudah mengalami krisis ruang laut, perlu koordinasi dan pembaruan zonasi agar tidak terjadi konflik antar pengguna,” katanya.
Andi Fajrul juga meminta peningkatan alokasi dana kelurahan agar para lurah memiliki ruang yang lebih besar dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
Di sektor pelayanan dasar, ia menyoroti distribusi air bersih PDAM di wilayah Nunukan Selatan, khususnya di Panamas RT 03 dan RT 04, termasuk wilayah Somil dan Simangkadu, agar segera teraliri air bersih secara optimal.
Sementara di bidang kesehatan, ia menilai perlu adanya penambahan ruang bersalin di Nunukan Selatan serta tambahan mobil ambulans karena armada yang ada dinilai sudah tidak layak.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), mengingat Nunukan merupakan daerah perlintasan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Untuk itu, ia mendorong pembangunan fasilitas rehabilitasi di Nunukan agar tidak selalu bergantung pada rujukan ke Tarakan.
Dalam sektor perdagangan dan pengembangan ekonomi, Andi Fajrul mengusulkan pengembangan kawasan Islamic Center sebagai destinasi wisata religi yang terintegrasi dengan pelaku UMKM.
Menurutnya, kawasan tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Nunukan Selatan.
Ia juga meminta perhatian terhadap kondisi Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Mamolo yang dinilai sudah tidak layak.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mencarikan lokasi strategis di tepi jalan untuk pembangunan pos baru demi meningkatkan respons layanan kebakaran.
Terakhir, Ketua Komisi II DPRD Nunukan itu meminta agar pemerintah daerah segera merealisasikan regulasi melalui peraturan daerah (Perda) guna menstabilkan harga rumput laut sebagaimana yang telah dijanjikan.
“Harapan kami, masukan-masukan ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
