TARAKAN – Fakultas Kedokteran Universitas Borneo Tarakan (FK UBT) kini menjadi kebanggaan sekaligus incaran utama calon mahasiswa di Kalimantan Utara, bahkan diminati oleh kalangan tenaga medis sendiri. Namun di balik pencapaian tersebut, tersimpan perjuangan luar biasa dalam pemenuhan sarana prasarana hingga keterbatasan sumber daya manusia pengajar yang masih menjadi tantangan besar. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara ke Kampus UBT, Kamis (16/7/2026).
Awalnya kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV H. Syamsuddin Arfah beserta anggota lainnya—Hj. Siti Laela, Dino Andrian, SH., Supa’ad Hadianto, Ruman Tumbo, SH., dan Listiani—bertujuan membahas rencana pembangunan Kampus UBT 2 di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Namun, pembahasan mengenai masa depan FK UBT justru menyita perhatian utama.
Syamsuddin Arfah mengungkapkan rasa bangganya, menceritakan pengalaman seorang dokter spesialis ternama di Tarakan yang menginginkan anaknya kuliah di FK UBT tanpa harus pergi jauh. “Ini bukti FK UBT adalah kebanggaan kita semua. Namun, saat ini kuota penerimaan masih sangat terbatas karena baru memasuki tahun angkatan kedua,” ujarnya.
Wakil Rektor II UBT Dr. Etty Wahyuni MS, S.Hut., M.P. membeberkan fakta unik pendirian FK UBT: kampus ini berdiri atas penunjukan langsung Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek, bukan melalui pengajuan usulan setelah siap. Akibatnya, UBT sempat kesulitan karena belum memiliki gedung dan peralatan memadai. Meskipun mendapat dana SBSN tahun 2024 untuk pembangunan gedung, bangunan tersebut sempat kosong tanpa perlengkapan karena alat laboratorium kedokteran bernilai sangat mahal.
“Kami kemudian mengalihkan anggaran internal kampus sebesar Rp7 hingga Rp8 miliar tahun 2025 serta mendapat hibah Rp1 miliar dari Pemkab Bulungan untuk melengkapi fasilitas. Alhamdulillah, awal 2026 seluruh mahasiswa sudah bisa menggunakan gedung baru,” jelas Dr. Etty.
Tantangan kini bergeser ke pemenuhan SDM pengajar. Pendampingan dari UGM terhenti karena biaya mencapai Rp3 miliar per tahun, sehingga kini bermitra dengan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin serta dibantu dokter spesialis dari RSUD sekitar. Namun, rekrutmen CPNS dari pusat seringkali tidak sesuai syarat—banyak lulusan S2 Biomedik yang tidak berlatar belakang dokter sehingga tidak bisa mengajar. Selain itu, enam dokter yang disekolahkan UBT ke jenjang S2 terhambat statusnya karena keran rekrutmen PPPK sempat tertutup.
Merespons hal ini, Komisi IV DPRD Kaltara berkomitmen mengawal penyelesaian berbagai kendala regulasi dan anggaran bagi FK UBT, sekaligus memastikan proses hibah lahan untuk Kampus UBT 2 di Tanjung Selor berjalan lancar tanpa terhambat ego sektoral maupun dinamika politik.
“Kami pastikan tidak ada halangan yang menghambat kemajuan pendidikan kebanggaan Kaltara ini. Segala kendala akan kami kawal hingga ditemukan solusi nyata,” tegas Syamsuddin Arfah menutup pertemuan. (Adv)
