JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltara melaksanakan audiensi strategis dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI di Jakarta pada Kamis (23/7/26), guna mendesak dukungan pusat untuk percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang, akses utama di Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan yang terhambat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Djufrie. Turut hadir mendampingi Wakil Ketua DPRD H. Muddain, Ketua Komisi III Jufri Budiman beserta anggota Komisi III lainnya, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, serta Anggota DPR RI Dapil Kaltara Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang, mencerminkan kesatuan tekad legislatif daerah, eksekutif, dan perwakilan rakyat tingkat pusat dalam mengatasi kebutuhan mendesak wilayah perbatasan.
Dalam penyampaian aspirasi, jajaran DPRD dan Pemprov Kaltara memaparkan kendala utama yang dialami daerah: keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pembangunan ruas jalan strategis ini tidak dapat diselesaikan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, pihak daerah secara resmi mendorong dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan akses vital tersebut dapat segera direalisasikan.
Ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang menjadi urat nadi konektivitas masyarakat Krayan Selatan dan sekitarnya, sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi warga wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh proses pembangunan hingga terwujud hasil yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sinergi erat yang dibangun antara DPRD, Pemprov Kaltara, Anggota DPR RI, Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan mampu mempercepat terwujudnya infrastruktur yang layak dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bukti nyata upaya pemerataan pembangunan yang tidak hanya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat kehadiran negara serta kedaulatan di kawasan terdepan perbatasan negara. (Adv)
