JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan Anggota DPR RI Dapil Kaltara menggelar audiensi strategis dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI di Jakarta, Kamis (23/7/26), guna mendesak percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang, akses vital di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang selama ini terhambat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan dihadiri langsung Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST., Ketua Komisi III Jufri Budiman, S.Pd., beserta anggota Komisi III lainnya. Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, SE., M.Si., serta Anggota DPR RI Dapil Kaltara Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang sebagai wujud kesatuan langkah antara legislatif daerah, eksekutif, dan perwakilan rakyat di tingkat pusat.
Ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang di Kecamatan Krayan Selatan menjadi urat nadi konektivitas masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia, yang sangat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi logistik, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Namun hingga saat ini pembangunannya terkendala keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga sulit direalisasikan sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Merespons kendala tersebut, Pemprov bersama DPRD mengajukan usulan penyesuaian desain teknis dari konstruksi jalan beraspal menjadi pengerasan menggunakan agregat pilihan. Alternatif ini dinilai lebih realistis dan efisien, memungkinkan pembangunan menjangkau seluruh ruas secara lebih cepat sehingga masyarakat segera mendapatkan akses transportasi yang layak dan dapat dilalui sepanjang tahun.
Pihak Kementerian Pekerjaan Umum memberikan tanggapan positif terhadap aspirasi tersebut dan berkomitmen segera melakukan kajian mendalam terhadap penyesuaian desain yang diusulkan. Selain itu, KemenPU juga akan mengkaji berbagai skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan guna mencari solusi pembiayaan yang memungkinkan pembangunan dapat segera dilaksanakan.
Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perbatasan bukan sekadar kebutuhan masyarakat lokal, melainkan kepentingan strategis nasional untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan. “Akses jalan yang baik akan mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh kedaulatan wilayah perbatasan kita,” ujarnya.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan bersama untuk terus mempererat koordinasi dan sinergi lintas instansi serta tingkat pemerintahan. Diharapkan seluruh proses kajian dan persiapan dapat berjalan lancar sehingga ruas jalan vital ini segera terwujud, mendorong pemerataan pembangunan, konektivitas yang merata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Krayan Selatan dan sekitarnya. (Adv)
