JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara melaksanakan audiensi penting dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta pada Jumat (24/7/26), mendesak penanganan segera ruas jalan Malinau-Krayan yang kondisinya kritis dan menjadikan Krayan Selatan berstatus tanggap darurat, guna mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan wilayah terdepan negara.
Pertemuan strategis ini digelar sebagai langkah serius merespons kondisi infrastruktur jalan perbatasan yang semakin memprihatinkan. Kerusakan parah pada ruas Malinau-Krayan telah menghambat mobilitas warga secara parah, memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), bahkan meningkatkan ketergantungan pasokan barang masyarakat terhadap wilayah tetangga Malaysia. Situasi genting ini membuat Kecamatan Krayan Selatan resmi ditetapkan dalam status tanggap darurat.
Dalam audiensi tersebut, pihak DPRD dan Pemprov Kaltara menyampaikan harapan agar BNPP berperan aktif memfasilitasi koordinasi lintas instansi, khususnya menjembatani dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Keuangan RI. Dukungan kebijakan dan alokasi pendanaan khusus menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan dan pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara cepat dan tuntas.
DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa perbaikan dan pengoptimalan akses jalan Malinau-Krayan bukan sekadar urusan konektivitas daerah. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus wujud nyata kehadiran negara untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ditetapkan target penting agar ruas jalan strategis ini dapat berfungsi secara optimal dan layak dilalui sebelum tahun 2029.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya solusi komprehensif, mengakhiri kesulitan hidup warga perbatasan, memperkuat ketahanan wilayah, serta membangun kawasan perbatasan yang maju, mandiri, dan berdaulat. (Adv)
