TARAKAN — Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2025 melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis di Kota Tarakan, Senin (13/4/26). Langkah ini diambil guna memvalidasi kesesuaian laporan kinerja pemerintah dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD 2025 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Provinsi Kalimantan Utara mempertegas peran pengawasannya terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Bukti nyata peran tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja monitoring lapangan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Kota Tarakan, Senin (13/4/26).
Peninjauan langsung ini bertujuan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tidak hanya tuntas secara administrasi dan pelaporan, melainkan juga benar-benar berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tim Pansus menyambangi sejumlah titik strategis untuk meninjau langsung progres dan kualitas pelaksanaannya, meliputi RSUD dr. H. Jusuf SK guna mengecek kualitas pelayanan kesehatan, serta pembangunan fisik Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan. Selain itu, peninjauan juga menyasar sektor konektivitas di Pelabuhan Tengkayu I, serta sarana dan prasarana pendidikan di SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.
Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, menegaskan pengecekan fisik langsung ke lapangan merupakan kewajiban konstitusional lembaga legislatif guna memvalidasi kebenaran laporan yang disampaikan pemerintah. “Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Jufri Budiman menjelaskan bahwa pengawasan melalui peninjauan langsung sangat krusial untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan realitas yang ada di lapangan. “Dengan turun langsung, kami bisa melihat kondisi riil di lapangan, baik progres pembangunan maupun kualitas pelayanan yang diberikan,” jelas Jufri.
Sementara itu, Dr. Syamsuddin Arfah menekankan pentingnya menjaga marwah dan kehormatan anggaran daerah melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang telah dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang optimal dan bernilai tambah bagi pembangunan daerah.
Adi Nata Kusuma menambahkan, seluruh temuan dan catatan yang diperoleh dari kegiatan monitoring ini akan dikumpulkan dan dirangkum sebagai bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Provinsi. “Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan pengawasan langsung ini, DPRD Kaltara berharap kualitas pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, dapat terus meningkat dan berjalan sesuai dengan target serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan bersama. (Adv)
