JAKARTA — Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara menyampaikan sejumlah aspirasi krusial bidang pendidikan dan kesehatan wilayah perbatasan dalam audiensi bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Rabu (8/4/26). Isu penyaluran Tunjangan Khusus Guru yang belum merata menjadi sorotan utama, sekaligus memperoleh dukungan serta arahan konkret dari DPD RI untuk peningkatan layanan dasar di daerah.
Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi resmi dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (8/4/26). Pertemuan ini menjadi sarana strategis untuk menyampaikan berbagai persoalan mendesak di sektor pendidikan dan kesehatan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di kawasan perbatasan.
Rombongan dipimpin Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, SH., didampingi anggota Komisi IV lainnya yaitu Muhammad Hatta, Rahman, S.K.M., dan Listiani. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, beserta Anggota DPD RI, Larasati Moriska.
Dalam pertemuan tersebut, Ruman Tumbo menyoroti ketimpangan penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang dinilai belum merata. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat yang digelar pada November 2025 lalu, masih banyak guru yang bertugas di wilayah perbatasan belum menerima hak tunjangannya, padahal data keberadaan mereka sudah tercatat dengan baik. “Kami meminta dukungan DPD RI agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru di perbatasan,” ujar Ruman.
Selain persoalan TKG, Komisi IV juga memaparkan sejumlah isu strategis lainnya, meliputi keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya jumlah tenaga dokter spesialis di Kaltara, penurunan alokasi beasiswa pendidikan, tingginya biaya transportasi antarwilayah, serta keterbatasan dan kerusakan infrastruktur sekolah di kawasan perbatasan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dr. Filep Wamafma menegaskan komitmen penuh DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan Kalimantan Utara di tingkat pemerintah pusat. Ia menyampaikan informasi terkait tersedianya kuota beasiswa khusus pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asli daerah Kaltara yang dapat segera dimanfaatkan. Terkait pemenuhan infrastruktur sekolah, DPD RI mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara segera menyusun dan mengusulkan data sekolah yang membutuhkan rehabilitasi agar dapat masuk dalam prioritas program kementerian terkait.
“Kami menekankan pentingnya akurasi dan kelengkapan data. Kami harap DPRD Kaltara segera menggelar RDP lanjutan bersama dinas terkait agar hasil dan datanya dapat kami tindak lanjuti secara konkret di tingkat pusat,” tegas Filep.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang nyata dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah beranda terdepan Indonesia, Kalimantan Utara. (Adv)
