Tarakan – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara merespons cepat keluhan warga terkait persoalan kelistrikan di Pantai Amal Baru, Kota Tarakan, dengan menggelar kunjungan kerja langsung ke PT PLN (Persero) UP3 Kaltara guna meminta penjelasan dan komitmen penanganan segera.
TARAKAN – Persoalan pasokan listrik yang sering menjadi keluhan warga di kawasan Pantai Amal Baru, Kota Tarakan, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai bentuk tindak lanjut nyata, jajaran wakil rakyat ini melaksanakan kunjungan kerja resmi ke kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kaltara yang beralamat di lingkungan ULP Tarakan, pada Kamis (4/6/2026).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd., didampingi Sekretaris Komisi Moh. Nafis, ST, serta anggota komisi Yancong, S.Pi., dan Kornie Sherliany, ST. Dalam pertemuan tersebut, rombongan ingin mendapatkan gambaran jelas mengenai kondisi jaringan kelistrikan yang ada saat ini, serta hambatan teknis maupun operasional yang dihadapi PLN di wilayah tersebut.
“Kami hadir membawa aspirasi warga Pantai Amal Baru. Pelayanan listrik yang andal, stabil, dan merata adalah hak dasar yang wajib dipenuhi secara optimal. Gangguan yang berulang tentu mengganggu aktivitas sehari-hari dan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat,” tegas Jufri Budiman.
Ia menegaskan perlunya solusi yang terukur: baik langkah jangka pendek untuk mengurangi gangguan sesegera mungkin, maupun rencana jangka panjang untuk memperkuat sistem jaringan agar dapat menampung kebutuhan listrik yang terus meningkat. Komisi III juga meminta penjelasan rinci mengenai jadwal perbaikan atau pengembangan infrastruktur yang telah direncanakan PLN.
Pihak DPRD menyatakan akan terus mengawasi perkembangan penanganan ini. “Kami membutuhkan komitmen nyata, bukan hanya janji. Jika diperlukan, pengawasan akan dilakukan secara berkala hingga kondisi kelistrikan di Pantai Amal Baru benar-benar membaik dan sesuai harapan warga,” tambahnya.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga perwakilan rakyat dalam mengawal kepentingan publik, khususnya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)
