TARAKAN — Panitia Khusus LKPj Gubernur Tahun 2025 meninjau langsung realisasi proyek pembangunan di Kota Tarakan, Selasa (14/4/26), guna memastikan kesesuaian serapan anggaran dengan kualitas hasil pekerjaan. Pengawasan menyasar drainase perkotaan, sarana pendidikan, serta jalan penghubung dan fasilitas potensi ekonomi, dengan penekanan agar setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah titik pembangunan di Kota Tarakan, Selasa (14/4/26). Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa realisasi anggaran tahun sebelumnya telah berjalan sesuai target dan spesifikasi yang telah direncanakan. Hadir dalam monitoring tersebut anggota Pansus lintas komisi, yakni H. Yancong, Jufri Budiman, Adi Nata Kusuma, Komaruddin, serta Dr. Syamsuddin Arfah.
Rombongan meninjau berbagai proyek vital, meliputi saluran drainase perkotaan, sarana dan prasarana pendidikan, serta infrastruktur jalan penghubung antarwilayah. Anggota Pansus LKPj, Dr. Syamsuddin Arfah, memberikan catatan khusus terhadap pengerjaan fisik yang sedang berjalan maupun yang telah rampung. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD harus berbanding lurus dengan kualitas bangunan yang dihasilkan.
“Kita tidak ingin pembangunan ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban serapan anggaran. Kualitas harus menjadi harga mati. Misalnya pada sarana pendidikan di SMAN 2 dan SMAN 3, spesifikasi barang harus yang terbaik agar masa pakainya lama dan tidak membebani daerah dengan biaya perawatan yang muncul terlalu dini,” ujar Syamsuddin.
Selain sektor pendidikan, Syamsuddin juga menyoroti pentingnya akurasi pengerjaan saluran drainase di Jalan Gajah Mada agar sepenuhnya selaras dengan rencana induk penanggulangan banjir Kota Tarakan. Ia mendorong Komisi III untuk melakukan pengawasan yang lebih bersifat teknis agar pembangunan saluran air tersebut tidak justru menimbulkan masalah baru bagi warga sekitar.
Meski memberikan catatan dan kritik konstruktif, Syamsuddin juga menyampaikan apresiasi terhadap proyek yang menunjukkan hasil maksimal, salah satunya Gedung BINDA Tarakan yang telah rampung 100 persen dengan kualitas yang dinilai memuaskan.
Terkait penguatan sektor ekonomi dan konektivitas, legislator dari Fraksi PKS ini mendesak percepatan penyelesaian sisa 5 kilometer ruas jalan penghubung guna membuka akses ekonomi masyarakat yang lebih luas. Di sisi lain, ia juga mendorong Pemerintah Provinsi agar lebih proaktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat. “Kaltara ini punya potensi perikanan luar biasa. Balai benih udang di Binalatung ini strategis, maka skema pendanaannya harus dikejar secara proaktif agar segera beroperasi dan dirasakan manfaatnya oleh para petambak kita,” tambah Syamsuddin.
Kegiatan monitoring ini merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pengawasan DPRD Kaltara, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)
