TANJUNG SELOR — Pansus LKPJ DPRD Kaltara meninjau langsung realisasi proyek pembangunan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bulungan guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan laporan pertanggungjawaban Gubernur. Peninjauan mencakup pembangunan jalan, pematangan lahan tiga instansi, hingga kesesuaian pengadaan meubeleur Gedung Diklat BPSDM.
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan monitoring ini menyasar berbagai proyek strategis yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bulungan.
Tiga anggota Pansus LKPJ — Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., dan Herman, S.Pi. — terjun langsung ke lapangan untuk memverifikasi bahwa pengerjaan infrastruktur berjalan sesuai rencana serta memenuhi spesifikasi yang tercantum dalam LKPJ Gubernur. Agenda pemantauan diawali dengan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kaltara, yang dinilai krusial untuk menunjang mobilitas dan kelancaran aktivitas kelembagaan di kawasan pusat pemerintahan.
Selanjutnya, tim juga meninjau progres pematangan lahan untuk tiga instansi penting, yaitu Kantor Satpol PP, Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kaltara. “Pematangan lahan adalah tahap awal yang sangat menentukan keberlanjutan fisik bangunan ke depannya. Kami ingin memastikan pondasi ini sudah siap sepenuhnya,” ungkap Alimuddin.
Selain infrastruktur fisik, Pansus juga memberikan perhatian khusus pada pengadaan meubeleur di Gedung Diklat BPSDM. Fokus utama tim adalah mencocokkan spesifikasi barang yang tersedia di lapangan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, guna menjamin kualitas dan kenyamanan bagi aparatur yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Rangkaian monitoring ditutup dengan pertemuan internal di Kantor DPRD Kaltara untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi pendukung. Seluruh temuan dan analisis mendalam dari lapangan nantinya akan dirangkum dan dikonversi menjadi rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Gubernur. Melalui langkah proaktif ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan dan akuntabel demi kemajuan pembangunan di Bumi Benuanta. (Adv)
