TARAKAN — Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan di Kota Tarakan, Kamis (16/4/26), guna melaporkan capaian kinerja triwulan I sekaligus membedakan esensi Kundapil dengan reses maupun sosialisasi peraturan daerah. Bersamaan itu, ia juga melaporkan hasil evaluasi lapangan realisasi APBD 2025 yang telah dilakukan tim Pansus LKPj di Dapil 1 Tarakan.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, melaksanakan kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di wilayah Kota Tarakan pada Kamis (16/4/26) malam. Kegiatan ini difokuskan untuk menyapa langsung para konstituen sekaligus melaporkan capaian kinerja dewan pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2026.
Jufri menjelaskan bahwa Kundapil memiliki esensi yang berbeda dengan kegiatan reses maupun Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper). Jika reses lebih bertujuan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat dan Sosper bertujuan membedah serta menyosialisasikan regulasi, maka Kundapil justru lebih menekankan pada aspek transparansi publik mengenai apa yang telah dikerjakan oleh wakil rakyat di lembaga legislatif.
“Kita sekadar menyapa dan menyampaikan terkait apa yang telah kita kerjakan di triwulan pertama ini kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu anggota DPRD itu ada yang dikerjakan,” ujar Jufri Budiman saat ditemui di sela-sela kegiatannya.
Selain melaporkan kinerja komisi, Jufri yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Seluruh anggota Pansus telah dibagi ke dalam empat daerah pemilihan untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Khusus di Daerah Pemilihan 1 Kota Tarakan, Jufri bersama tim Pansus telah turun langsung ke lapangan sejak awal pekan untuk melakukan pengecekan fisik terhadap sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi. “Senin sampai Selasa kemarin mengecek semua kegiatan-kegiatan Pak Gubernur APBD 2025. Apa yang telah dibuat oleh Pak Gubernur terkait APBD, semua kami cek bersama kontraktor dan OPD terkait,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata pengawasan yang berjalan berkelanjutan, di mana legislatif tidak hanya menyerap aspirasi dan menyusun regulasi, tetapi juga memastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat di lapangan. (Adv)
