TARAKAN — Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd., M.M., menegaskan pentingnya peningkatan perhatian dan dukungan menyeluruh bagi masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pengembangan konsep kampung nelayan terpadu guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan, bertepatan dengan momentum Hari Nelayan Nasional 2026.
Kesejahteraan masyarakat pesisir terus menjadi perhatian utama di Kalimantan Utara. Dalam setiap kegiatan reses maupun kunjungan daerah pemilihan, aspirasi dari para nelayan tangkap senantiasa disampaikan, tidak hanya menyangkut kebutuhan bantuan sarana penangkapan, melainkan juga menyentuh aspek keberlanjutan usaha dan peningkatan taraf hidup.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa perhatian pemerintah provinsi hendaknya tidak hanya terfokus pada nelayan semata, namun juga meluas mencakup petani dan peternak sebagai bagian dari penguatan sektor pangan daerah secara menyeluruh. Momentum peringatan Hari Nelayan Nasional 2026 dinilai menjadi saat yang tepat untuk memperkuat dukungan terhadap kelompok perikanan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan agar semakin mandiri dan berkembang.
Komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zainal A. Paliwang telah terlihat nyata melalui berbagai program bantuan berupa perahu, mesin, jaring, hingga alat tangkap yang bertujuan meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan masyarakat pesisir. Jufri juga menilai arah kebijakan pemerintah pusat sejalan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
“Program pemerintah pusat seperti pengembangan desa nelayan menjadi peluang besar bagi Kalimantan Utara. Ini bukan sekadar soal bantuan, melainkan bagaimana menciptakan sistem yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” ujar Jufri.
Salah satu konsep yang dinilai memiliki potensi besar adalah pengembangan kampung nelayan terpadu atau fishing village project. Konsep ini dirancang dengan kelengkapan infrastruktur pendukung, meliputi gudang penyimpanan, tempat penyimpanan berpendingin (cold storage), dermaga, hingga layanan pendukung seperti klinik dan pusat kebutuhan masyarakat. Dengan ketersediaan fasilitas yang memadai, aktivitas usaha nelayan diharapkan menjadi lebih efisien, hasil tangkapan bernilai tambah lebih tinggi, serta mampu mendorong perputaran ekonomi di kawasan pesisir.
Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara, Jufri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya nelayan. Ia optimis apabila program-program tersebut berjalan secara optimal, peningkatan kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha perikanan, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.
“Ketika sektor ini bergerak maju, dampaknya akan terasa luas. Kita berharap Kalimantan Utara dapat tumbuh menjadi daerah yang kuat dan andal di sektor kelautan dan perikanan,” pungkas Jufri. (Adv)
