TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui pembahasan intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara transparan, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.
Pembahasan antara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kaltara bersama TAPD menjadi bagian dari upaya legislatif dalam memastikan setiap kebijakan anggaran daerah memiliki arah yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, mengatakan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel, khususnya di tengah kondisi fiskal daerah yang membutuhkan perencanaan dan pengalokasian anggaran secara cermat.
Menurutnya, setiap program yang dibiayai melalui APBD harus memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pelayanan publik maupun mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembahasan ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kaltara dalam mengawal prioritas pembangunan daerah. Kita ingin memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Achmad Djufrie, Kamis (9/7/2026).
Ia menegaskan, pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, DPRD terus mendorong agar program yang dirancang pemerintah daerah memiliki skala prioritas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam penguatan arah kebijakan APBD di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
DPRD Kaltara berharap melalui pembahasan yang matang bersama TAPD, struktur APBD ke depan dapat semakin responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.
Selain menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD Kaltara juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal kebijakan anggaran daerah dengan memberikan masukan konstruktif agar pembangunan dapat berjalan secara transparan dan berkelanjutan. (Adv)
