NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pembekalan literasi keuangan melalui kegiatan pelatihan dan Training of Trainers (ToT) bagi para PMI.
Program ini tidak hanya bertujuan memastikan para pekerja migran bekerja secara aman dan sesuai prosedur, tetapi juga mendorong mereka agar mampu mengelola penghasilan secara bijak sebagai bekal membangun kehidupan yang lebih mandiri setelah kembali ke daerah asal.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Nunukan, Suhadi, S.Hut., M.Sc., menegaskan bahwa keberhasilan PMI tidak semata-mata diukur dari besarnya penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. Menurutnya, aspek pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan kesejahteraan para pekerja migran.
“Harapan kami, pembinaan terhadap pekerja migran dimulai sejak mereka berangkat secara legal, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air setelah menyelesaikan masa kontrak,” ujar Suhadi, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa tidak sedikit PMI yang mampu memperoleh penghasilan cukup baik selama bekerja di luar negeri, namun hasil tersebut kerap tidak bertahan lama karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, literasi keuangan dinilai menjadi kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap pekerja migran.
“Ketika kontrak kerja selesai, jangan sampai mereka kembali tanpa memiliki persiapan ekonomi. Literasi keuangan penting agar mereka mampu mengatur pengeluaran, menabung secara terencana, dan mempersiapkan modal usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suhadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah berharap para PMI dapat memiliki kemandirian ekonomi setelah kembali ke Indonesia. Dengan bekal pengelolaan keuangan yang baik, PMI diharapkan mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, bahkan membuka lapangan pekerjaan baru di lingkungan sekitarnya.
“Tujuan akhirnya adalah agar PMI memiliki pilihan ketika kembali ke daerah asal, bukan kembali bekerja ke luar negeri hanya karena tidak memiliki sumber penghasilan lain,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Suhaeni, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan tersebut. PMI asal Lombok yang telah bekerja selama sekitar satu tahun di Malaysia sebagai pekerja rumah makan ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pemahaman baru terkait pentingnya bekerja secara aman dan mengelola keuangan secara tepat.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan tentang bagaimana bekerja sesuai prosedur, sekaligus bagaimana mengelola keuangan,” ujar Suhaeni.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama bekerja, dirinya mulai menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung sebagai persiapan masa depan. Tabungan tersebut rencananya akan digunakan sebagai modal untuk membuka usaha kecil setelah kembali ke kampung halaman.
“Alhamdulillah, saya sudah mulai menabung sedikit demi sedikit. Rencananya tabungan itu akan digunakan sebagai modal usaha,” ungkapnya.
Melalui program pembekalan ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap para pekerja migran tidak hanya menjadi pencari nafkah bagi keluarga, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi ketika kembali ke tanah air. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan, meningkatkan kapasitas, serta mendorong kesejahteraan PMI secara berkelanjutan, khususnya di wilayah perbatasan. (Adv)
