NUNUKAN – Krisis pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. Nasir menegaskan persoalan kelangkaan BBM di wilayah perbatasan tidak dapat terus diselesaikan dengan alasan yang sama berulang kali setiap tahun, seperti kapal pengangkut yang menjalani perawatan rutin maupun kendala administrasi distribusi.
Menurutnya, terulangnya permasalahan yang sama menandakan lemahnya sistem perencanaan distribusi energi, khususnya untuk daerah perbatasan strategis seperti Nunukan. “Ini bukan bencana alam, ini bencana manajemen. Setiap tahun, setiap kelangkaan, alasan yang sama. Kapal docking, surat menyurat telat, cuaca. Lalu rakyat yang antre berjam-jam, nelayan tidak melaut, harga eceran naik sampai Rp50 ribu per liter. Sampai kapan Nunukan diperlakukan seperti ini?” tegas Nasir dalam pernyataannya pada Selasa (4/8/2026).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara yang membidangi sektor perekonomian dan energi, Nasir meminta Pertamina Patra Niaga segera memperbaiki pola distribusi BBM menuju Nunukan. Ia mengusulkan penyiapan skema kapal cadangan atau standby vessel guna mengantisipasi gangguan pasokan apabila kapal utama harus menjalani perawatan berkala. Selain itu, jadwal perawatan kapal pengangkut BBM hendaknya tidak dilakukan secara bersamaan agar rantai pasokan tetap terjaga.
“Nunukan adalah beranda NKRI, bukan daerah coba-coba. Harus ada skema kapal cadangan dan pengaturan jadwal docking yang matang. Jangan sampai dua kapal vital berhenti bersamaan, sementara masyarakat menjadi korban,” ungkapnya.
Nasir menegaskan keberlangsungan pasokan BBM di wilayah perbatasan merupakan urusan yang patut mendapat perhatian serius, mengingat ketersediaan energi berkaitan langsung dengan denyut nadi kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kelangkaan yang terjadi tidak hanya membebani pengguna kendaraan pribadi, melainkan juga melumpuhkan aktivitas nelayan yang tidak dapat melaut, menekan pelaku usaha kecil, serta mengganggu beragam sektor ekonomi lainnya yang bergantung pada pasokan bahan bakar. Oleh karenanya, jaminan ketersediaan pasokan yang berkelanjutan mutlak dipastikan tanpa menunggu masyarakat terus menanggung kerugian. (Adv)
