TARAKAN — Gelombang protes memadati Kantor DPRD Kota Tarakan, Senin (6/4/26), saat massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Penggugat Amanat Rakyat (GAMPAR) menyampaikan tuntutan keras terhadap kinerja dan kebijakan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Aksi yang berlangsung sejak sore sempat memanas dan terjadi saling dorong dengan pihak kepolisian, sebelum akhirnya massa diperbolehkan masuk menyampaikan aspirasi.
Massa yang terdiri dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, BEM Fakultas, hingga Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dari seluruh perguruan tinggi se-Kota Tarakan mulai memadati area depan kantor DPRD Kota Tarakan sejak sore hari. Situasi sempat memanas sekitar pukul 16.00 Wita, ketika massa mencoba merangsek masuk ke halaman kantor untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan tertahan oleh barikade keamanan. Terjadi insiden saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian tepat di depan pintu gerbang kantor, disertai teriakan protes agar gerbang dibuka.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Zikrul Gibran, menegaskan unjuk rasa ini merupakan bentuk protes keras terhadap polemik anggaran konsumsi di tingkat provinsi yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. “Kami menuntut anggota DPRD Kaltara bekerja profesional dan mengedepankan kepentingan rakyat. Salah satu poin krusial adalah pembatalan dan evaluasi anggaran makan-minum yang saat ini menjadi polemik,” tegas Zikrul dalam orasi lapangan.
Secara rinci, Aliansi GAMPAR menyampaikan enam poin tuntutan utama: pertama, menuntut profesionalitas seluruh anggota DPRD Kaltara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; kedua, membatalkan dan mengevaluasi anggaran makan-minum yang dinilai tidak efisien; ketiga, mengalihkan anggaran konsumsi tersebut untuk mendukung sektor pendidikan di Kalimantan Utara; keempat, mewujudkan transparansi anggaran dengan menyempurnakan situs resmi lembaga agar memuat secara terbuka dokumen RAPBD, APBD, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); kelima, menuntut pencopotan Ketua DPRD Kaltara karena dinilai gagal memimpin lembaga; dan keenam, mendesak Fraksi Partai Gerindra di daerah maupun pusat untuk segera mengusulkan pergantian pimpinan DPRD Kaltara guna perbaikan kinerja legislatif ke depan.
Setelah terjadi ketegangan di gerbang, akhirnya massa diperbolehkan masuk ke halaman kantor DPRD Kota Tarakan. Perwakilan mahasiswa kemudian diterima oleh perwakilan Anggota DPRD Kota Tarakan dan DPRD Provinsi Kaltara untuk menyampaikan secara langsung seluruh tuntutan yang telah disusun. (Adv)
