Akibat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, tidak melakukan pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD 2020. Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura, SE.MM telah menyiapkan peraturan kepala daerah (Perkada) untuk APBD 2020.
“Dari Pemda sedang mempersiapkan perkada dan hari ini saya sudah menginstruksikan Sekda untuk menyelesaikan semua administrsi untuk saya tanda tangani,” kata Hj. Asmin Laura, SE.MM.
Menurutnya, perkada dilakukan namun tetap ada kegiatan pemerintah begitu pula pembangunan, hanya saja APBD 2020 tidak dapat melampaui angka APBD 2019.
Terkait sanksi ia pun menjelaskan, bahwa kepala daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati dapat dikenakan sanksi jika tidak mengikuti tahapan yang benar. Sedangkan Raperda APBD 2020 telah sesuai dengan aturan, menjadi permasalahan ke depan adalah hak keuangan DPRD tidak dapatkan selama enam bulan.
“Saya juga kurang tau apa yang diinginkan dari DPRD, sedangkan hutang telah dialokasikan sebesar Rp 8,5 miliar di APBD 2020,” ujarnya. (admin)
