JAKARTA – Dalam upaya memastikan pemerataan pembangunan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah paling utara Indonesia, Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kunjungan kerja penting ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kegiatan konsultasi dan penyampaian aspirasi ini berlangsung pada hari Kamis, 11 Juni 2026, sebagai wujud nyata peran legislatif daerah menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang disusun di tingkat pusat.
Rombongan perwakilan DPRD Kalimantan Utara dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, H. Muddain, ST., didampingi sejumlah anggota dewan lainnya, yaitu H. Ladullah, S.Hi., H. Muhammad Nasir, S.Pi., Komaruddin, S.Kom., M.H., Saleh, S.E., serta H. Mohammad Nafis. Kedatangan rombongan tersebut diterima secara resmi dan hangat oleh Kepala Kelompok Paksi (Kapoksi) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, H. Alifudin, S.H., M.M., beserta jajarannya dalam suasana diskusi yang konstruktif dan penuh semangat kemitraan.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertib dan produktif itu, pimpinan serta anggota DPRD Kaltara menyampaikan secara rinci tiga pokok usulan strategis yang menjadi prioritas utama daerah. Ketiga aspirasi ini dianggap sangat mendesak untuk mendapatkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat karakteristik wilayah Kalimantan Utara yang didominasi oleh kawasan pesisir, kepulauan, serta daerah perbatasan dengan tantangan geografis dan aksesibilitas tersendiri.
Pertama, dewan daerah memperjuangkan keberlanjutan sekaligus perluasan cakupan Program Kampung Nelayan. Diuraikan bahwa program yang telah berjalan selama ini telah membuktikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir, terutama dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan. Melalui pembangunan tempat pendaratan kapal, fasilitas pengolahan hasil tangkapan, serta penyediaan akses air bersih dan listrik, produktivitas nelayan mengalami peningkatan signifikan. Oleh karena itu, dukungan lanjutan sangat dibutuhkan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga ke pelosok wilayah pesisir yang belum terjangkau, sekaligus menjamin ketahanan ekonomi keluarga nelayan dalam jangka panjang.
Aspirasi kedua yang didorong adalah percepatan pembangunan industri pengolahan rumput laut. DPRD Kaltara menegaskan bahwa rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi sangat besar di provinsi ini. Namun hingga saat ini, sebagian besar hasil budidaya masyarakat masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi ke luar daerah, sehingga nilai jualnya relatif rendah dan keuntungan maksimal belum dapat dinikmati langsung oleh petani lokal. Dengan adanya fasilitas pabrik pengolahan di dalam wilayah provinsi, diharapkan tercipta peningkatan nilai tambah ekonomi, terserapnya tenaga kerja lokal secara luas, serta terbukanya akses pasar yang lebih kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini sekaligus mencegah terjadinya kebocoran potensi pendapatan daerah.
Selanjutnya, perjuangan ketiga difokuskan pada penguatan konektivitas dan akses layanan digital. Anggota dewan menyampaikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar dalam penyebaran jaringan telekomunikasi di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil. Keterbatasan akses internet dan komunikasi tidak hanya menghambat kelancaran pelayanan publik, pelayanan kesehatan jarak jauh, serta sistem pembelajaran di satuan pendidikan, tetapi juga menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi digital dan memasarkan hasil produksinya secara lebih luas. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen khusus dari pusat untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang merata dan terjangkau.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan upaya sungguh-sungguh agar aspirasi yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat dapat didengar dan dimasukkan ke dalam skala prioritas pembangunan nasional. “Kami hadir ke sini bukan hanya menyampaikan keinginan, melainkan memperjuangkan hak dasar masyarakat Kaltara agar mendapatkan pelayanan dan kesempatan pembangunan yang setara dengan daerah lain. Ketiga hal ini adalah kunci untuk mengangkat taraf hidup warga di wilayah pesisir, kepulauan, dan perbatasan kita,” tegasnya.
Sementara itu, H. Alifudin, S.H., M.M., menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif kunjungan kerja tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menjadikan masukan dan usulan tersebut sebagai bahan kajian penting, serta akan mendorong pembahasannya lebih lanjut dalam rapat-rapat komisi terkait di DPR RI. Ia juga berjanji akan menjadi mitra strategis daerah dalam memperjuangkan alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Utara.
Dengan terselenggaranya pertemuan ini, terjalin jembatan komunikasi yang semakin kokoh antara legislatif daerah dan pusat. Diharapkan seluruh aspirasi yang diperjuangkan dapat segera terwujud dalam bentuk program nyata, sehingga tercipta pemerataan pembangunan yang adil, ekonomi daerah semakin menguat, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara dapat terus meningkat secara berkelanjutan. (Adv)
