NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS Komisi II, Muhammad Nasir, menuntaskan rangkaian kegiatan reses di lima titik wilayah Kabupaten Nunukan yang berlangsung pada 12 hingga 19 Mei 2026, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dasar hingga penguatan ekonomi lokal.
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, Kelurahan Nunukan Utara, Jalan Angkasa Kelurahan Nunukan Timur, serta wilayah Sei Bilal Kelurahan Nunukan Barat. Dalam setiap titik kunjungan, masyarakat menyampaikan beragam persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing.
Aspirasi yang dihimpun meliputi kebutuhan jaringan listrik baru dan pemasangan listrik gratis, perbaikan infrastruktur jalan termasuk jalan usaha tani, penyediaan air bersih, bantuan untuk rumah ibadah, hingga dukungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak daerah.
Selain itu, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian utama masyarakat. Warga berharap adanya dukungan berupa bantuan modal usaha, sarana produksi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan legalitas usaha agar mampu meningkatkan daya saing dan akses terhadap program pemerintah.
Persoalan tingginya harga kebutuhan pokok turut menjadi sorotan, di mana masyarakat meminta pemerintah lebih aktif menghadirkan program pasar murah serta melakukan pengawasan harga di lapangan. Di wilayah pesisir dan perbatasan, isu terkait komoditas rumput laut juga mengemuka, khususnya mengenai stabilitas harga, kualitas bibit, bantuan sarana budidaya, hingga akses pemasaran hasil panen.
Muhammad Nasir menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diserap akan menjadi bahan perjuangan di tingkat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada, baik di tingkat provinsi maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, masyarakat di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan harus mendapatkan perhatian pembangunan yang merata. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat agar setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. (Adv)
