TARAKAN – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, secara khusus mendorong pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam seluruh proses seleksi program Beasiswa Kaltara Unggul. Salah satu usulan utamanya adalah mengadopsi sistem seleksi terbuka berbasis teknologi sebagaimana diterapkan pada penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Hal tersebut ditegaskan Tamara usai memimpin Rapat Kerja bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltara di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Tarakan, pada Kamis (6/8/26). Rapat tersebut secara khusus membahas dan mengevaluasi pertanggungjawaban kebijakan, alokasi, hingga tata kelola penyelenggaraan beasiswa di wilayah Kalimantan Utara.
Tamara menilai, seiring kemajuan teknologi yang kian berkembang pesat, Pemprov Kaltara melalui Biro Kesra sudah seharusnya mampu menghadirkan inovasi sistem seleksi yang lebih terbuka dan dapat dipantau secara langsung oleh para pendaftar.
“Di zaman sekarang teknologi makin canggih, pasti ada metode atau aplikasi yang bisa diinovasi oleh pemerintah. Seperti halnya Dinas Pendidikan yang menerapkan sistem SPMB, mereka transparan banget. Kita bisa lihat mana yang tergeser atau gugur. Kenapa di Kesra tidak bisa menerapkan sistem serupa untuk beasiswa?” tegas Tamara.
Menurutnya, kejelasan status seleksi yang dapat dipantau secara terbuka sangat penting guna menghindari ketidakpastian yang dirasakan para mahasiswa calon penerima. “Dengan sistem yang terbuka seperti SPMB, mahasiswa tidak hanya bergantung atau menunggu tanpa kepastian di satu tempat. Kalau mereka melihat skor atau potensinya kecil untuk lolos di tingkat provinsi, mereka bisa langsung mengambil keputusan cepat untuk mencari alternatif lain, seperti mendaftar beasiswa di tingkat kabupaten,” jelasnya.
Selain aspek transparansi sistem, Komisi IV juga mendesak agar skema serta kriteria penerima beasiswa dievaluasi secara menyeluruh guna menjamin memenuhi asas keadilan dan pemerataan. Tamara mengungkapkan pihaknya terus menerima masukan dan keluhan dari masyarakat terkait adanya kesan ketimpangan kuota antardaerah maupun antarkampus.
“Saya masih menerima masukan bahwa ada kampus lokal atau daerah tertentu yang merasa dianak-tirikan. Polemik-polemik seperti ini yang ingin kami tekan. Ke depan, kalau bisa skemanya dibuka secara umum saja agar siapa pun yang memenuhi syarat bisa mendaftar tanpa ada keberpihakan,” tegasnya.
Terkait adanya usulan penundaan dari sejumlah pihak, Komisi IV memastikan tahapan beasiswa yang sedang berjalan tetap dilanjutkan agar tidak memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat. Meski demikian, seluruh hasil evaluasi serta perbaikan sistem termasuk penerapan seleksi terbuka berbasis teknologi diharapkan segera diwujudkan demi terciptanya tata kelola beasiswa yang semakin adil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)
