NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rismanto, ST., MT., MSPDA, menekankan pentingnya penguatan sektor olahraga dan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia saat menggelar dua kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, pada 25–26 Juni 2026.
Kegiatan pertama dilaksanakan pada 25 Juni di RT 03 dengan materi Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Selanjutnya, pada 26 Juni, Rismanto kembali menggelar sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di RT 05.
Dalam pemaparannya, Rismanto menyampaikan bahwa sosialisasi perda merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap regulasi daerah dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat.
“Perda menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Karena itu, masyarakat perlu memahami substansinya agar dapat ikut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.
Terkait Perda Keolahragaan, Rismanto menjelaskan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Perda ini menjadi dasar pengembangan olahraga secara terencana dan berkelanjutan, tidak hanya untuk mencetak atlet berprestasi, tetapi juga membudayakan pola hidup sehat di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, dalam sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Rismanto menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan implementasi kedua perda tersebut memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat itu sendiri.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya peningkatan sarana olahraga, pembinaan atlet lokal, serta kebutuhan peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan di lingkungan mereka.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kalimantan Utara berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi daerah sekaligus menyerap aspirasi sebagai bahan dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Adv)
