Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan. Terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019. Pada rapat paripurna ke lima masa sidang ke lll tahun 2019, Selasa (30/6/2020).
Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setkab Nunukan, Muhammad Amin, mewakili Bupati Nunukan, menyampaikan dari pemandangan umum fraksi DPRD Nunukan, memiliki substansi yang sama, sehingga dipandang perlu menjawab dalam satu penjelasan secara sistematis.
“Pencapaian kinerja pemerintah berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib efekif dan efisien, akuntabel dan transparan. Opini WTP pada tahun mendatang akan dipertahankan,” Kata Muhamad Amin.
Terkait realisasi pendapatan daerah yang belum maksimal, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi penerimaan yang dimaksud khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga realisasi sesuai yang diharapkan seluruh komponen masyarakat.
Fraksi Demokrat telah memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah daerah, dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nunukan. Pemerintah Daerah ke depan akan memfokuskan hal ini, terutama pada tiga indikator utama yang tentunya menentukan nilai IPM, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2011 yang direalisasikan pada 2019 lalu, hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pengakuan hutang dan mekanisme pembayaran.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional tentang pemanfaatan Rumah Sakit Pratama wilayah tiga, pemerintah daerah telah mengupayakan penyelesaian permasalahan lahan, hal ini sudah diakomodir melalui program Tana Objek Reforma Agraria (Tora) oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Terkait usulan Fraksi Perjuangan Nasional akan menjadi perhatian dan catatan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
“Terkait dengan pencapaian pendapatan daerah yang belum memenuhi target, menurut Fraksi Karya Gerakan Pembangunan. Ke depan pemerintah daerah akan lebih mengoptimalkan potensi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah,” ujarnya. (lan)
