Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2019. Kegiatan berlangsung dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hj. Rahma Leppa Hafid Senin (29/06/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Lima fraksi menyampaikan pandangan umum yakni, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Fraksi PKS, Fraksi Hanura dan Fraksi Demokrat. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rahma Leppa Hafid mengatakan, pandangan fraksi yang disampaikan semua bersifat positif, apa lagi Kabupaten Nunukan baru saja menerima penghargan wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2019.
“Baik-baik saja pandangan fraksi yang disampaikan oleh lima fraksi di DPRD Kabupaten Nunukan,” kata Hj. Rahma Leppa Hafid.
Menurutya, dalam pandangan fraksi masih ada yang menyampaikan beberapa masukan kepada pemerintah, seperti Rumah Sakit Pratama di Sebuku dan Krayan yang harus segera dioperasikan. Perlu diketahui lahan rumah sakit pratama di Sebuku masih sedikit persoalan terkait lahan. Sedangkan rumah sakit pratama di Krayan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan peninjauan penyebab rumah sakit tersebut tidak difungsikan hingga saat ini.
Ia juga menambahkan, DPRD dan Pemerintah Daerah harus bersinergi karena sebagai mitra kerja. Jika ada masukkan dari DPRD, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Karena fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Semua yang kegiatan yang menggunakan APBD perlu dipertanggungjawabkan sebaik mungkin.
“Kita akan terus mengawal jalannya pemerintahan, sesuai tugas DPRD,” ujarnya.
Sementara, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nunukan H. Asmar yang hadir dalam rapat paripurna agendan pandangan fraksi DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan, bahwa seluruh pandangan fraksi yang disampaikan akan dijawab oleh pemerintah daerah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Semua pandangan fraksi tersebut akan dijawab dengan detail, segera akan dijawab oleh pemerintah daerah ke DPRD Kabupaten Nunukan,” kata H. Asmar. (lan)
