Kalimantan Utara – Gubernur Kaltara membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Provinsi Kaltara 2019 dan berkesempatan memaparkan kondisi dan capaian Kaltara pada 2018 Senin (21/01/2019).
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan Rakordal sangat penting. Selain melaksanakan perintah Undang-undang, melalui kegiatan ini, kita akan mengevaluasi kegiatan pemerintahan pada 2018 dan juga tahun-tahun sebelumnya.
Dari evaluasi ini, menjadi bahan kita untuk melakukan perbaikan agar ke depan kegiatan yang kita laksanakan lebih baik, lebih efisien dan memberikan manfaat lebih besar.
Ia juga menambahkan Rakordal juga sebagai sarana kita untuk melakukan pengendalian pada unit tugas masing-masing untuk diketahui, kondisi 2018 secara makro, secara umum sudah baik. Ini menggambarkan hasil kerja keras kita semua. Tentunya disertai dengan disiplin yang kuat, juga niat dan tekad yang lurus pertama, pertumbuhan ekonomi. Diketahui sejak 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kaltara menunjukkan angka yang positif. Meski PDRB kita masih kecil pada 2018 pertumbuhan ekonomi Kaltara 6,42 persen. Di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27 persen.
Data lain, angka kemiskinan pada 2018 Kaltara 6,86 persen, di bawah angka kemiskinan nasional 9,66 persen. Ratio Gini 2018 Kaltara 0,304, sedikit di bawah ratio gini nasional 0,391.
Saya sampaikan, angka inflasi Kaltara pada 2018 cukup tinggi. Yaitu 5 persen, di atas angka inflasi nasional 3,13.
Dari data-data ini, menjadi bahan evaluasi kita bersama dalam upaya melakukan langkah-langkah pada tahun ini dan ke depan untuk bisa lebih baik.
“Selain paparan capaian 2018, tadi juga saya sampaikan bagaimana tantangan ke depan salah satunya adalah tantangan daya saing meski tingkat daya saing kita sudah cukup bagus untuk ukuran provinsi, pada posisi 21 dari 34 provinsi di Indonesia, kita harus bekerja lebih keras lagi.”ujar Irianto Lambrie
Ia juga menambahkan Dalam Rakordal tadi, kita juga mendengarkan paparan dari beberapa nara sumber yang memang kita hadirkan di antaranya ada Profesor Mudrajad Kuncoro dari UGM Yogyakarta, kemudian juga ada perwakilan dari Bappenas/Kementerian PPN.(Anto)
