DPRD Nunukan Soroti Tidak Berfungsinya Embung Sungai Fatimah dalam Pemenuhan Air Bersih Warga

NUNUKAN — Kondisi Embung Sei Fatimah di Kelurahan Nunukan Barat kembali menjadi perhatian publik setelah diketahui tidak berfungsi optimal selama kurang lebih tujuh tahun sejak dibangun. Infrastruktur yang sedianya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat tersebut hingga kini belum memberikan manfaat nyata.
Hal ini disampaikan oleh Muhammad Mansur, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, saat melakukan monitoring langsung ke lokasi embung pada Kamis, 8 Januari 2025. Ia menilai kondisi embung yang tidak beroperasi sejak 2019 menunjukkan lemahnya pengelolaan serta kurangnya tanggung jawab dari pihak terkait.
Menurut Mansur, embung yang dibangun dengan anggaran publik seharusnya mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Namun faktanya, hingga saat ini embung tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan justru mengalami kerusakan, seperti pintu air yang jebol sehingga mengurangi kapasitas tampungan air.
Ia juga menyoroti peran Balai Wilayah Sungai Kalimantan Utara yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam pengelolaan dan perawatan embung. Dengan kapasitas tampungan mencapai sekitar 12 ribu meter kubik, embung tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan, setidaknya untuk menyuplai kebutuhan air bersih di RSUD Nunukan yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan air.
Mansur menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda, sehingga wajar apabila masyarakat mempertanyakan kapan fasilitas tersebut dapat difungsikan. Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran berkepanjangan berpotensi menimbulkan kekecewaan publik terhadap pengelolaan infrastruktur pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Nunukan berencana membawa permasalahan ini ke dalam rapat resmi dan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan pihak balai guna meminta kejelasan terkait pengelolaan, perawatan, serta rencana pemanfaatan Embung Sei Fatimah ke depan.
Melalui langkah pengawasan dan koordinasi lintas pihak, DPRD Nunukan berharap pengelolaan embung dapat segera dibenahi agar infrastruktur tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan air bersih bagi warga dan fasilitas pelayanan kesehatan. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *