NUNUKAN — Kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Dr. Hendrawan, S.Pd., M.Pd., ke dua kecamatan di kawasan perbatasan mengungkap realitas pahit keterbatasan fasilitas pendidikan: mulai dari SMP yang harus menumpang ruang kelas SD hingga bangunan yang terancam longsor dan rusak, sekaligus menumbuhkan harapan atas rencana pembangunan gedung baru pada tahun 2027.
Suasana belajar di SMP Negeri 1 Lumbis Pansiangan masih berlangsung dalam keterbatasan yang menyentuh hati. Para siswa belum memiliki gedung sekolah sendiri, sehingga mereka harus berbagi ruang dan menumpang di SD Negeri 1 Lumbis Pansiangan dengan jadwal belajar bergantian — bukti nyata betapa terbatasnya ruang pendidikan di wilayah perbatasan ini.
Realitas itu terungkap langsung saat Dr. Hendrawan melakukan kunjungan pemantauan infrastruktur pendidikan di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Senin (28/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan para siswa, sekaligus meninjau lahan yang telah disiapkan untuk pembangunan gedung baru SMP Negeri 1 Lumbis Pansiangan.
Rencana pembangunan gedung baru yang disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk tahun 2027 menjadi secercah harapan. Namun, Hendrawan menegaskan, perencanaan ini harus terus dikawal agar tidak sekadar berhenti di atas kertas. Lokasi lahan yang berada tidak jauh dari permukiman warga justru menjadi keuntungan tersendiri memudahkan akses para siswa sekaligus mempererat ikatan antara sekolah dan masyarakat.
Namun, kebutuhan pendidikan di Lumbis Pansiangan tidak berhenti pada satu gedung SMP saja. SD Negeri 1 Lumbis Pansiangan pun menghadapi tekanan: kekurangan rumah guru serta butuh tiga ruang kelas baru untuk menampung jumlah siswa yang terus bertambah. Harapan dan permohonan warga muncul secara langsung dalam pertemuan pada malam hari, saat warga meminta pemerintah memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan memperhatikan kebutuhan pendidikan di tingkat dasar.
Di tengah segala keterbatasan, satu hal yang tetap tegak: semangat para pendidik. Kehadiran guru yang tetap setia melayani di wilayah pelosok perbatasan menunjukkan bahwa tantangan pendidikan bukan hanya soal sumber daya manusia, melainkan juga soal dukungan sarana dan prasarana yang layak.
Kondisi serupa terungkap saat kunjungan berlanjut ke wilayah lain. Di Desa Tukulon, bagian belakang bangunan SD mengalami longsor dan membutuhkan segera pembangunan bronjong untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Di SMP Negeri 1 Lumbis Ogong, kerusakan terlihat pada lantai kantor, perpustakaan, plafon, hingga tepi atap yang memerlukan perbaikan menyeluruh. Sementara itu, bangunan SD Negeri 1 Lumbis Ogong pun mulai menua dan rusak, dengan sejumlah ruang yang masih menggunakan sekat sederhana.
Rangkaian kunjungan ini membuktikan: pendidikan di kawasan perbatasan tidak bisa diukur dari satu bangunan saja. Ruang kelas, tempat tinggal guru, keamanan bangunan, hingga akses belajar yang aman dan nyaman semuanya memerlukan penanganan khusus sesuai kondisi masing-masing sekolah. Hendrawan berjanji akan terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, mengawal setiap kebutuhan ini hingga masuk ke tahap pembangunan dan perbaikan yang nyata. (Adv)
