NUNUKAN— Kerusakan jalan yang berulang membuat mobilitas, distribusi pangan, pelayanan kesehatan, dan ekonomi warga Krayan terus terhambat. Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, menegaskan pembangunan akses jalan ini harus menjadi prioritas dan diteruskan, bukan dikerjakan berulang dari awal sehingga anggaran terbuang percuma.
Pembangunan akses jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, kembali menjadi sorotan serius. Kerusakan yang terjadi berulang kali membuat segala aktivitas warga tersendat — mulai dari perjalanan sehari-hari, pengiriman kebutuhan pokok, pengantaran pasien ke pelayanan kesehatan, hingga pengiriman hasil bumi ke pasar.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, secara tegas meminta pemerintah daerah menuntaskan pekerjaan yang sudah berjalan, bukan membiarkannya terhenti lalu mengulang dari awal kembali. Hal ini disampaikannya saat menyoroti kenyataan bahwa anggaran sekitar Rp900 juta dari APBD Kabupaten Nunukan telah digunakan untuk memperbaiki ruas jalan yang terputus di Krayan Selatan — namun jika tidak dilanjutkan secara menyeluruh, jalan tersebut dikhawatirkan akan kembali rusak saat musim hujan tiba.
“Pembangunan Jalan Krayan memang sudah seharusnya menjadi prioritas. Kalau terhenti, kondisi jalan akan kembali seperti semula dan kita terus mulai dari nol,” ujar Ryan, Jumat (2/10/2026).
Anggota dewan dari Partai Golkar ini menegaskan, jalan yang baik adalah urat nadi kehidupan warga. Ketika akses terputus, biaya angkut melonjak naik, waktu perjalanan menjadi jauh lebih lama, dan kesempatan warga memasarkan hasil kebun menjadi sangat terbatas. Ia memberi contoh: durian merah Krayan yang bernilai jual tinggi, sebagian tidak dapat diserap pasar karena distribusi terhambat kondisi jalan yang buruk.
Dampak yang paling menyentuh adalah di bidang kesehatan. Warga yang membutuhkan penanganan medis kerap harus menempuh perjalanan sulit; dalam kondisi mendesak, pasien bahkan harus ditandu puluhan kilometer hanya untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat.
“Rakyat Krayan adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memperoleh pelayanan dan pembangunan yang layak,” tegas Ryan.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hingga Pemerintah Pusat menyatukan perencanaan penanganan jalan sesuai kewenangan masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi terkait pun diminta melibatkan DPRD dalam menentukan ruas jalan mana yang menjadi prioritas utama.
“Anggaran perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan bertahan lama, bukan seperti meteran SPBU yang terus kembali ke angka nol,” pungkasnya, menegaskan bahwa pembangunan harus memberi manfaat jangka panjang, bukan sekadar perbaikan sesaat. (Adv)
