SEBATIK — Anggota DPRD Nunukan H. Firman Latif turun langsung berdialog dengan kelompok nelayan di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Senin (28/9/2026), guna menyerap beragam kebutuhan mendesak mulai dari alat tangkap, sarana produksi, infrastruktur pesisir, hingga akses pemasaran hasil laut — langkah yang tidak hanya mengandalkan agenda resmi seperti reses atau Musrenbang, melainkan upaya berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir secara nyata dan terukur.
“Kita mengagendakan ini sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat, jadi bukan cuma di agenda reses atau Musrenbang. Informasi terkait kebutuhan sebagai penunjang ekonomi masyarakat nelayan juga harus kita ketahui — seperti apa kebutuhannya dan bagaimana peningkatannya,” ujar Firman usai pertemuan tersebut.
Para nelayan menyampaikan sejumlah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi: alat tangkap yang memadai, mesin perahu yang andal, ketersediaan bahan bakar minyak, perlengkapan keselamatan di laut, hingga kenyamanan fasilitas tambatan perahu. Tak berhenti di situ, persoalan muncul pula setelah hasil tangkapan didaratkan — keterbatasan sarana penyimpanan dan akses pemasaran yang belum optimal membuat nilai jual hasil laut menjadi kurang menguntungkan bagi nelayan.
Menyikapi hal tersebut, Firman akan menyusun pemetaan menyeluruh atas seluruh aspirasi yang masuk. Pendataan ini mencakup kondisi sarana produksi, kelayakan perahu dan mesin, kelengkapan alat keselamatan, ketersediaan fasilitas tambatan, kemampuan penyimpanan hasil tangkapan, hingga hambatan pemasaran yang dihadapi.
Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar verifikasi bersama perangkat daerah terkait. Pemeriksaan langsung ke lapangan akan dilakukan guna mencocokkan kebutuhan yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya, sehingga usulan yang disusun dapat masuk ke dalam program pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangan, ketentuan, dan kemampuan anggaran.
Sebagai politisi Fraksi Partai NasDem sekaligus anggota Komisi II DPRD Nunukan, Firman menegaskan tidak akan berhenti pada tahap pengumpulan data. Ia akan mengawal proses pembahasan bersama instansi terkait hingga memantau tindak lanjut pelaksanaannya. Perkembangan hasil verifikasi akan dipantau ketat, agar setiap usulan masyarakat pesisir mendapatkan kejelasan arah dan dapat direalisasikan.
“Bagi masyarakat pesisir Tanjung Karang, sarana melaut berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi keluarga. Ketersediaan alat tangkap, mesin perahu, BBM, perlengkapan keselamatan, tambatan, penyimpanan, dan akses pemasaran turut menentukan kelancaran nelayan mencari serta menjual hasil laut,” tegasnya.
Firman menegaskan, aspirasi yang diserap akan menjadi referensi kuat dalam proses verifikasi, pembahasan, hingga pemantauan pelaksanaan program pemerintah — memastikan setiap kebutuhan yang disuarakan warga Tanjung Karang tidak sekadar didengar, melainkan benar-benar dijawab melalui kebijakan yang nyata dan terukur. (Adv)
