NUNUKAN – Senin (13/4/2026) pagi menjadi momentum penting bagi upaya pembenahan tata kelola aset daerah. Penjabat Sekretaris Daerah, Iwan Kurniawan, secara resmi membuka sosialisasi indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)—sebuah langkah strategis yang tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap amanah publik.
Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15 – 136 Tahun 2026, yang menekankan pentingnya indikator kinerja dalam memastikan pengelolaan aset daerah berjalan lebih akuntabel, produktif, dan tertib administrasi.
Dalam sambutannya, Iwan menegaskan bahwa pengelolaan aset bukan sekadar rutinitas administratif. Lebih dari itu, ia adalah cerminan kualitas tata kelola pemerintahan. “Indikator kinerja atau IPA ini bukan sekadar angka, melainkan pedoman bagi kita untuk menilai kualitas tata kelola BMD guna perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya, menekankan pentingnya perspektif jangka panjang dalam pengelolaan aset.
Indeks Pengelolaan Aset (IPA) hadir sebagai instrumen utama dalam penilaian kinerja tersebut. Melalui IPA, pemerintah daerah dapat mengukur sejauh mana aset yang dimiliki benar-benar dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sosialisasi ini, peserta diajak memahami empat sasaran strategis yang menjadi fondasi penilaian IPA. Pertama, akuntabilitas dan produktivitas, yang mengukur sejauh mana hasil pemeriksaan ditindaklanjuti serta kontribusi aset terhadap pendapatan daerah. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam ketepatan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaporan aset.
Selanjutnya, efektivitas pengawasan dan pengendalian menjadi fokus penting, dengan penilaian pada tindak lanjut rekomendasi dari inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Terakhir, administrasi yang andal, yang mencakup kelengkapan dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah, bangunan, hingga kendaraan dinas.
Menariknya, hasil penilaian IPA akan dikonversikan ke dalam kategori yang mudah dipahami. Nilai di atas 3 hingga 4 akan masuk kategori “Sangat Baik”, sementara nilai di bawah atau sama dengan 1 dikategorikan “Buruk”. Skema ini diharapkan mampu menjadi cermin objektif sekaligus pemicu perbaikan berkelanjutan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tak hanya berhenti pada konsep, implementasi indikator ini juga didukung oleh sistem aplikasi yang memudahkan proses verifikasi dan pelaporan secara berkala, minimal setiap semester. Hal ini menjadi bagian dari upaya integrasi dengan agenda reformasi birokrasi yang lebih luas.
Di balik seluruh upaya ini, tersimpan tujuan besar: memastikan aset negara tidak sekadar tercatat, tetapi juga terlindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan IPA sebagai kompas baru, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga setiap jengkal aset sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan—bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam dampaknya bagi kehidupan publik. (Adv)
