NUNUKAN – Komitmen untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum menjadi pesan utama yang disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan Pulau Nunukan yang digelar Jumat (13/02/2026).
Kegiatan yang dihadiri Bupati Nunukan, anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menjadi ruang bersama untuk menyatukan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam penyampaiannya, Mansur menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi fondasi utama pembangunan.
“Kualitas pendidikan dan kesehatan ini sangat penting bagi kita semua, saya juga mengapresiasi Dinas Pendidikan yang sudah menjalankan program sister school dan pertukaran siswa tahun ini, itu langkah baik yang harus kita dukung,” ujarnya.
Ia berharap berbagai inovasi di sektor pendidikan terus diperkuat, termasuk pengawasan terhadap tata kelola sekolah.
Menurutnya, evaluasi rutin setiap enam bulan penting dilakukan untuk memastikan manajemen satuan pendidikan berjalan baik.
“Fungsikan pengawas sekolah untuk memberi masukan kepada kepala sekolah, ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola berjalan optimal,” katanya.
Di sektor kesehatan, ia menekankan perlunya peningkatan layanan fasilitas kesehatan, dukungan terhadap tenaga kesehatan, serta penguatan regulasi apabila dibutuhkan demi pelayanan publik yang lebih maksimal.
Mansur juga menyoroti kebutuhan penambahan personel di Satpol PP dan Damkar, mengingat meningkatnya tuntutan pelayanan dan kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Ia menilai, penguatan sumber daya manusia perlu menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran.
Selain itu, percepatan pemekaran Desa Nusantara dan Punjang 45 menjadi perhatian khusus.
Ia meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan tahapan dan jadwal realisasi, karena masyarakat telah lama menantikan kepastian tersebut.
“DPRD sudah menunggu pola dan progresnya, masyarakat juga bertanya-tanya kapan pemekaran ini benar-benar direalisasikan,” tegasnya.
Ia turut mendorong agar pembangunan infrastruktur jalan menuju Desa Nusantara dapat dianggarkan dan diselesaikan paling lambat tahun 2027.
Akses jalan dari RT 1 hingga RT 9 dinilai sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat serta pemerataan pembangunan.
Sebagai daerah kepulauan, Nunukan juga memerlukan penguatan sektor perhubungan.
Mansur menekankan pentingnya peningkatan konektivitas transportasi laut dan pengembangan dermaga penyeberangan guna mendukung mobilitas masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi wilayah.
Menutup penyampaiannya, Mansur mengingatkan seluruh OPD agar serius menindaklanjuti setiap masukan yang telah disampaikan dalam forum Musrenbang.
Ia menegaskan, DPRD akan mengawal proses pembahasan anggaran agar program prioritas benar-benar terakomodasi.
“Jangan sampai hanya menjadi catatan di forum, ini kepentingan kita bersama. Kami di DPRD akan mengawal saat pembahasan anggaran agar program yang sudah disepakati berjalan sesuai harapan,” tutupnya. (Adv)
