NUNUKAN – Komisi II DPRD Nunukan memaparkan sejumlah prioritas pembangunan dalam forum Musrenbang 2026 yang digelar di Nunukan, Jumat (13/2/26) di Syan Café & resto Nunukan.
Agenda tahunan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi publik sekaligus sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, memimpin langsung penyampaian usulan. Dalam paparannya, ia mengangkat persoalan mendasar di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur permukiman yang dinilai mendesak untuk ditangani.
Di bidang pertanian, Komisi II mendorong pembangunan Jalan Usaha Tani Produksi (JUTP) di Daerah Pemilihan II, Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk memperlancar distribusi hasil panen dan mobilitas petani.
“Kami meminta seluruh lahan persawahan di Dapil II diperkuat dengan JUTP. Petani membutuhkan akses jalan yang layak agar hasil produksi cepat keluar dari lahan,” kata Andi Fajrul di hadapan peserta forum.
Selain itu, dukungan anggaran bagi Brigadier Pakat juga menjadi perhatian, Komisi II menilai keberadaan kelompok tersebut memberi kontribusi terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
“Tidak semua anggota memiliki kemampuan finansial yang memadai. Pemerintah daerah perlu hadir agar aktivitas mereka tetap berjalan,” ujarnya.
Sektor perikanan turut mendapat perhatian serius. Kabupaten Nunukan tercatat sebagai penghasil rumput laut terbesar ketiga di Indonesi, pada triwulan pertama 2025, nilai produksi mencapai sekitar Rp250 juta.
Potensi tersebut, menurut Komisi II, perlu diiringi dengan penataan zonasi laut untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang antara pembudidaya, nelayan tangkap, dan jalur pelayaran.
“Kondisi di lapangan menunjukkan ruang laut semakin padat. Tanpa pembenahan zonasi, gesekan antar pengguna ruang tidak bisa dihindari,” ucap Andi Fajrul.
Ia juga mendorong penerbitan peraturan daerah untuk menjaga stabilitas harga rumput laut untuk melindungi petani pesisir.
Di wilayah pesisir, khususnya Kelurahan Tanjung Harapan, Komisi II menyoroti kondisi jembatan jeramba yang rusak dan bahkan terputus di beberapa RT, padahal kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kampung perikanan terbaik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerusakan infrastruktur dinilai menghambat aktivitas warga dalam mengelola rumput laut.
Bidang kesehatan juga tak luput dari pembahasan. Komisi II mengusulkan penambahan fasilitas puskesmas, ruang bersalin terpisah dari IGD, serta tambahan unit ambulans, jarak tempuh layanan kesehatan yang jauh dinilai berisiko bagi warga, terutama ibu hamil dan pasien gawat darurat.
“Pelayanan kesehatan harus memadai dan manusiawi. Ruang bersalin tidak seharusnya bercampur dengan IGD,” ujar Andi Fajrul.
Pada sektor sosial, Komisi II meminta kejelasan kewenangan penanganan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ), selama ini terjadi kebingungan antarinstansi akibat belum tersedianya anggaran dan fasilitas rehabilitasi khusus, DPRD mendorong pembangunan rumah rehabilitasi agar penanganan berjalan terarah.
Selain itu, Komisi II mengangkat kebutuhan relokasi pos pemadam kebakaran di Mamolo agar berada di tepi jalan utama, perbaikan bangunan sekolah rusak di wilayah ST005, penataan pangkalan LPG di Kelurahan Pansapa, pengelolaan sampah, serta pemerataan distribusi air bersih PDAM di beberapa RT.
“Semua ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti dalam penyusunan anggaran,” tutup Andi Fajrul. (Adv)
