NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat, termasuk dengan memperkuat koordinasi bersama Pertamina serta mengusulkan penambahan kuota subsidi ke pemerintah pusat.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Nunukan, Rohadiansyah, menyampaikan bahwa Pemkab secara aktif memantau kondisi stok BBM meskipun daerah ini belum memiliki depo penyimpanan sendiri.
“Banyak orang selalu bertanya soal stok, kebetulan kita ini tidak memiliki depo, sehingga BBM disuplai dari Tarakan, informasi terkait stok kami dapatkan dari SPBU-SPBU, berbeda dengan Tarakan yang bisa mengukur langsung karena memiliki depo,” ujar Rohadiansyah, Jumat (10/04/2026).
Melalui koordinasi intensif dengan Pertamina di Tarakan, Pemkab memastikan pasokan BBM untuk wilayah Nunukan tetap dalam kondisi aman.
“Dari hasil koordinasi kita dengan Pertamina, tidak ada masalah stok di Tarakan untuk wilayah Kaltara, termasuk Nunukan,” jelasnya.
Pemkab Nunukan juga terus mengantisipasi potensi kendala distribusi, khususnya pada aspek transportasi yang selama ini menjadi tantangan utama.
“Memang kendalanya di transportasi karena kita masih kekurangan kapal, kalau ada kapal yang rusak tentu berdampak, namun, sejak sebelum Lebaran hingga saat ini tidak ada kendala berarti,” tambahnya.
Upaya pengawasan dan koordinasi tersebut berdampak positif terhadap kondisi di lapangan, hingga saat ini, distribusi BBM berjalan lancar dan tidak terjadi antrean di SPBU.
“Di SPBU kita terlihat aman, tidak ada antrean. Mudah-mudahan kondisi ini terus berlanjut, harga juga belum ada kenaikan dan stok dari Tarakan masih aman untuk Nunukan,” katanya.
Selain menjaga distribusi, Pemkab Nunukan juga memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk tahun 2026, alokasi BBM subsidi di Kabupaten Nunukan meliputi LPG sebesar 6.581 metrik ton, solar 12.781 kiloliter, pertalite 22.599 kiloliter, serta minyak tanah untuk wilayah 4 sebanyak 708 kiloliter.
Namun demikian, terjadi penurunan kuota yang merupakan kebijakan nasional.
“Memang terjadi penurunan, dan itu bukan hanya di Nunukan, tetapi secara nasional, penentuan kuota ini dari BPH Migas,” ungkap Rohadiansyah.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kebutuhan masyarakat, Pemkab Nunukan telah mengusulkan penambahan kuota dan terus mendorong percepatan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Kami sudah mengusulkan penambahan kuota dan didukung oleh Bupati, usulan sudah kami kirim ke BPH Migas dan Pertamina, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa BBM subsidi memiliki keterbatasan dan penggunaannya harus tepat sasaran.
“Pertalite itu barang subsidi, jadi ada kuotanya, berbeda dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax yang tidak dibatasi. Kalau semua masyarakat berharap pada pertalite, tentu akan kurang,” tegasnya.
Dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor ekonomi masyarakat, Pemkab Nunukan turut memprioritaskan distribusi BBM subsidi bagi kelompok strategis seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Tahun sebelumnya, Pemkab telah mengusulkan kuota sekitar 6.700 kiloliter untuk kelompok tersebut, namun, kebijakan dari pemerintah pusat belum merinci pembagian kuota secara spesifik.
“Dari pusat tidak dirinci berapa untuk petani, nelayan, atau UMKM. Kami hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi ke SPBU,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Nunukan terus memperkuat peran koordinatif dengan Pertamina dan pengelola SPBU guna memastikan distribusi tetap terkendali dan merata.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan SPBU agar distribusi tetap lancar, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang bisa berdampak pada kelangkaan BBM di Nunukan,” tutupnya. (Adv)
